| Tanggal Agenda | : | 21 Juni 2019 |
| Waktu | : | 17.00 |
Alhamdulilllah Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dari tanggal 19 s/d 21 Juni 2019 telah dilaksanakan dengan lancar.
Acara ditutup langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara H. Syarif Hidayat, dihadiri Asisten II, seluruh kepala OPD, nara sumber dari Perencana (APPI) Bappenas Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd, Staf Bappeda dan peserta diklat dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan, Bimbingan teknis ini merupakan transfer ilmu pengetahuan dasar yang bersifat aplikatif, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar dalam pelaksanaan amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJD, RPJMD, dan RKPD. Pengetahuan dan informasi yang yang di dapat saat Diklat ini harus terus dikembangkan dan diaplikasikan pada Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Bupati juga menyampaikan, peserta diklat ini untuk membantu kepala Perangkat Daerah masing-masing dalam penyusunan dokumen perencanaan yang baik, berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
Bupati juga mengatakan Perencanaan adalah urat nadi dari pembangunan, oleh karena itu dokumen perencanaan memiliki arti yang sangat penting dalam siklus pembangunan, semua dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dan saling mengikat satu dengan yang lain. Renstra, Renja, RKPD, menjadi syarat dalam penyusunan KUA=PPAS dan APBD, apabila Renstra dan Renja Perangkat Daerah tidak tersedia maka Perangkat Daerah tersebut tidak dapat dialokasikan pagu anggaran dalam APBD. Selain itu dokumen perencanaan juga memiliki peran yang besar dalam menentukan akuntabilitas kinerja pemerintah, dalam pelaksanaan Diklat ini telah dilaksanakan verifikasi faktual terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dan masih banyak terdapat aspek-aspek penting yang perlu di perbaiki, dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena Bupati perintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah mencermati dan menindaklanjuti hasil verifikasi faktual tersebut untuk mendapatkan dokumen perencanaan yang baik secara kualitas, tepat waktu, terukur, tepat sasaran, integratif dan relevan dengan visi dan misi RPJMD.
Sebelum mengakhiri Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Narasumber dari Bappenas, Bapak Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd, yang telah berupaya maksimal membimbing dan mentransfer pengetahuan kepada peserta pelatihan ini untuk Kabupaten Musi Rawas Utara yang lebih baik.
Kepala Bappeda Erwin Syarif, ST.MT dalam laporanya menyampaikan pelaksanaan kegiatan Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 dengan materi yang disampaikan nara sumber adalah
Integrasi e-planning dan e-budgeting melalui aplikasi e-sumsel, Hubungan RPJMD, Renstra dan Kinerja Daerah
Beberapa hal yang perlu Mendapatkan Perhatian Dalam Penyusunan Renja dan Penetapan RKT.
Kepala Bappeda juga mengatakan
Keluaran dari pelatihan ini adalah dokumen perencanaan Perubahan Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
Berdasarkan evaluasi pengamatan kami selama pelaksanaan acara ini cukup baik dimana antusias peserta dalam mengikuti ini kegiatan ini dengan kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi, untuk itu Kami akan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang telah menyajikan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.
Kepala Bappeda menyampaikan juga Rencana Kerja ini akan segera ditetapkan menjadi peraturan bupati, Kegiatan Prioritas di Renja dan RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagai acuan dalam tahapan perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu penentuan KUA dan PPAS , Raperda APBD dan RKD, DPA.
Diakhir acara Bupati memberikan penghargaan Penyajian Dokumen Perencanaan Terbaik kepada 3 OPD yaitu 1. Dinas Pertanian dan Perikanan, 2. Dinas Kesehatan, 3. DPMDP3A.
